Lamongan | kabarpena.net – Proyek pembangunan jalan hotmix di Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan yang bersumber dari bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Negara Indonesia kini menjadi sorotan warga. Pasalnya, pekerjaan yang baru beberapa minggu rampung tersebut diduga tidak memenuhi standar kualitas.
Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan yang terlihat tidak rata dan di beberapa titik mulai mengelupas, padahal proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan.
“Baru beberapa minggu selesai, tapi sudah ada bagian yang retak dan tipis. Kami khawatir tidak akan bertahan lama,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, bantuan CSR tersebut diberikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa serta memperlancar akses masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, warga menilai kualitas pekerjaan jauh dari harapan.
Warga juga mempertanyakan proses pengawasan proyek, mulai dari ketebalan aspal hotmix, spesifikasi teknis, hingga standar pengerjaan di lapangan. Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh dari pihak pemerintah desa maupun pihak bank sebagai pemberi bantuan.
“Kalau memang ini bantuan CSR, kualitasnya tetap harus dijaga. Jangan sampai terkesan hanya formalitas,” tambah warga lainnya.
Tambahan informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa program tersebut bersumber dari inisiatif salah satu perangkat desa Kasemat yang disebut memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Pj Kepala Desa Datinawong Irjik menyatakan tidak mengetahui secara detail pelaksanaan kegiatan tersebut.
Jawaban tersebut justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat proyek infrastruktur desa semestinya berada dalam pengawasan dan sepengetahuan pimpinan pemerintahan desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana kegiatan maupun pihak Bank Negara Indonesia terkait dugaan kualitas pekerjaan yang dinilai tidak maksimal.
Masyarakat berharap adanya transparansi anggaran, keterbukaan dokumen pelaksanaan, serta audit teknis apabila diperlukan, agar pembangunan benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan kepentingan publik.
